SEMARANG – Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Semarang tahun 2026 memasuki tahap pembahasan awal.
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang akan menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Kota pada Jumat, 19 Desember 2025.
Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan merumuskan besaran UMK yang akan diusulkan ke Gubernur Jawa Tengah.
Ia menyampaikan keterangan tersebut usai mendampingi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengikuti sosialisasi UMK 2026.
Sosialisasi digelar secara daring dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Sutrisno menjelaskan bahwa tahapan penetapan UMK harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Tengah dijadwalkan menetapkan UMR, UMK, dan UMSK paling lambat 24 Desember 2025.
Untuk Kota Semarang, kenaikan UMK diproyeksikan sebesar 6,5 persen.
Kenaikan tersebut dihitung berdasarkan indeks alfa antara 0,5 hingga 0,9 persen.
Dengan formulasi tersebut, UMK Kota Semarang diperkirakan berada di angka Rp 3,6 juta hingga Rp 3,7 juta.
Sutrisno menyebut bahwa pemerintah daerah tidak akan keluar dari formula Peraturan Pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi rujukan utama dalam menjaga kepastian hukum dan stabilitas ekonomi.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan akan diformulasikan secara matang.
Ia berharap usulan yang disampaikan ke Provinsi dapat diterima oleh pekerja dan pengusaha.
Agustina menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan hasil terbaik bagi seluruh pihak.
Reporter: Ismu Puruhito
