SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menegaskan fokus pembangunan tahun 2026 dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Langkah ini dianggap sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah dinamika fiskal nasional.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menjelaskan bahwa komitmen tersebut lahir di saat pemerintah daerah harus menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia menyebut pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Agustina menyatakan Pemkot tetap optimistis menjalankan berbagai program prioritas. Penyesuaian fiskal menjadi strategi utama agar penyelenggaraan pemerintahan tetap efektif dan efisien di tengah berkurangnya kapasitas anggaran.
Sebanyak Rp500 miliar dari total alokasi akan diarahkan untuk program lingkungan hidup, termasuk pengendalian banjir, perbaikan drainase, pengelolaan persampahan, dan peningkatan kualitas permukiman. Kota Semarang disebut masih memiliki tantangan terkait genangan dan kerentanan kawasan tepi sungai.
Sementara itu, porsi anggaran lainnya digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini menekankan pentingnya stabilitas pasokan, penguatan koperasi pangan, serta pengembangan distribusi pangan berbasis masyarakat.
Dalam dokumen perencanaan, APBD Kota Semarang tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp2,078 triliun menjadi Rp1,635 triliun. Penurunan ini dianggap sebagai efek lanjutan kebijakan nasional yang perlu direspons secara adaptif.
Pemkot Semarang menerapkan strategi efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan daerah, serta penataan aset untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat. Agustina menegaskan pengeluaran akan diprioritaskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ketahanan pangan, sebagaimana disampaikan Menteri PPN/Bappenas, menjadi salah satu fondasi penting menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan penurunan kemiskinan ekstrem.
Di tingkat kota, fokus pembangunan tersebut juga sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Semarang 2025–2030. Tahun 2026 merupakan fase yang digariskan khusus untuk pembangunan lingkungan dan pangan demi mewujudkan kota yang resilien.
Selain program itu, Pemkot menyampaikan bahwa roadmap pembangunan hingga 2030 sudah ditetapkan. Dimulai dari peningkatan Sumber Daya Manusia pada 2025, berlanjut pada pengembangan ekonomi, pariwisata, infrastruktur, hingga daya saing kota pada tahun berikutnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan bahwa dewan siap melakukan pengawasan. Menurutnya, keseimbangan antara fungsi politik dan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi acuan dalam kebijakan anggaran.
Ia juga menyebut DPRD akan memastikan alokasi yang besar bagi ketahanan pangan dan lingkungan benar-benar tepat sasaran. Penggunaan anggaran di dua sektor itu dinilai krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemkot berharap strategi fiskal adaptif ini dapat meningkatkan ketangguhan Semarang menghadapi perubahan iklim, tekanan ekonomi global, dan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Program berbasis lingkungan dan pangan diyakini memberi dampak jangka panjang.
Agustina menutup dengan optimisme bahwa meski anggaran turun, pembangunan tidak boleh berhenti. Ia meminta seluruh jajarannya bekerja lebih mutakhir untuk memastikan Kota Semarang tetap tumbuh dan berkelanjutan.
Reporter: Ismu Puruhito
